Skripsi BAB II “Kesesuaian Upah Pekerja Bangunan di Tinjau Dari Akad Ujrah” oleh Hendri agus

Posted: Maret 19, 2016 in ilmu, Uncategorized

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

  1. Kajian Teoritis
    1. Pengertian Ketenagakerjaan

Pengertian Ketenagakerjaan menurut UU No 13 Tahun 2013 adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.[1]

Tenaga kerja didefenisikan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengerjakan suatu pekerjaan, pada tingkat gaji atau upah tertentu dalam rentang waktu tertentu. Setiap tenaga kerja memperoleh balas jasa berupa upah atau gaji, yang telah ditentukan sebelumnya.

https://hengusblog.wordpress.com

Hak-Hak Dan Kewajiban Pekerja

Mengenai hak-hak pekerja antara lain sebagai berikut :[2]

  • Hak mendapat upah atau gaji ( Pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 s/d 97 Undang-undang No 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah).
  • Hak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 4 Undang-undang No.13 Tahun 2003).
  • Hak bebas memilih dan pindah pekerjaan sesuai bakat dan kemampuannya (Pasal 5 Undang-undang No.13 Tahun 2003).
  • Hak atas pembinaan keahlian kejuruan untuk memperoleh serta menambah keahlian dan keterampilan ( Pasal 9-30 Undang-undang NO.13 tahun 2003).
  • Hak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 3 Undang-undang No.3 Tahun 1992 tentang Jamsostek).
  • Hak mendirikan dan menjadi anggota Perserikatan Tenaga Kerja ( Pasal 104 Undang-undang No.13 Tahun 2003. Undang-undang No.21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh).
  • Hak atas istirahat tahunan, tiap-tiap kali setelah ia mempunyai masa kerja 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada satu majikan atau beberapa majikan dari satu organisasi majikan (Pasal 79 Undang-undang No.13 Tahun 2003).
  • Hak atas suatu pembayaran pengganti istirahat tahunan (Pasal 150-172 Undang-undang No.13 Tahun 2003).
  • Hak untuk melakukan perundingan atau penyelesaian perselisihan industrial melalui bipartit, konsoliasi, arbitrase dan penyelesaian melalui pengadilan (Pasal 6-115 Undang-undang No.2 Tahun 2004).

Disamping mempunyai hak-hak sebagaimana diuraikan diatas, pekerja juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

  • Wajib melakukan prestasi/ pekerjaan bagi majikan.
  • Wajib mematuhi aturan perusahaan.
  • Wajib mematuhi perjanjian kerja.
  • Wajib mematuhi perjanjian perburuhan.
  • Wajib menjaga rahasia perusahaan.

 

  1. Konsep Kerja Dalam Islam

Taqwa merupakan dasar utama kerja, apapun bentuk dan jenis pekerjaan, maka taqwa merupakan petunjuknya. Memisahkan antara taqwa dengan iman berarti mengucilkan Islam dan aspek kehidupan dan membiarkan kerja berjalan pada wilayah kemaslahatannya sendiri. Perlu kiranya dijelaskan disini bahwa kerja mempunyai etika yang harus selalu diikut sertakan didalamnya, oleh karenannya kerja merupakan bukti adanya iman dan barometer bagi pahala dan siksa. Hendaknya setiap pekerjaan disamping mempunyai tujuan akhir berupa upah atau imbalan, namun harus mempunyai tujuan utama, yaitu memperoleh keridhaan Allah SWT. Prinsip inilah yang harus dipegang teguh oleh umat Islam sehingga hasil pekerjaan bermutu sepanjang zaman.

https://hengusblog.wordpress.com

  1. Upah (Ujrah)
    1. Pengertian Upah (Ujrah)

Upah dalam bahasa Arab disebut Al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti ‘iwad (ganti), oleh sebab itu al-sawal (pahala) dinamakan juga al –ajru atau al-ujrah (upah). Pembalasan atas  jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.[3]

Menurut Afzalurrahman Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.[4]

Nurimansyah Haribuan juga mendifinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earning) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.[5]

Upah dapat didefenisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasa sesuai perjanjian.[6]  Sedangkan upah dalam Undang-Undang RI no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi  pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.[7]

Dari defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa upah adalah pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan berdasarkan jumlah pekerja yang telah diselesaikan misalnya jumlah unit produksi. Berdasarkan prinsip keadilan, upah masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan negara. Dalam pengambilan keputusan tentang Upah (ujrah) maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk menjadi tanggung jawab negara Islam, dapat mempertimbangkan tingkat ujrah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi yang mengakibatkan majikan kehilangan baginya yang sesungguhnya dari hasil kerjasama itu. Agar dapat menetapkan suatu tingkat upah yang cukup, negara perlu menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan pokok dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup. Tingkat maksimumnya tentu akan ditetapkan berdasarkan sumbangsih tenaga dan akan sangat bervariasi. Dengan demikian tugas utama negara adalah memperhatikan agar setiap pekerja dalam negara memperoleh upah yang cukup untuk mempertahankan suatu tingkat kehidupan yang wajar.[8] Taqiyyudin an-Nabhani dalam bukunya “pemerintah berhak memaksa pihak-pihak yang bergerak di bidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa mereka, seperti petani (produsen padi), penjahit (produsen sandang), dan tukang bangunan (produsen papan) untuk menjual jasa mereka dengan menerima sejumlah upah yang sepadan (ujrah al-misli)[9].

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka upah menurut pandangan Islam dibagi menjadi beberapa tingkatan:[10]

  1. Tingkat upah minimum
  2. Upah tertinggi
  3. Tingkat upah yang sesungguhnya

Dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja No.150 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Keuangan tentang PPh pasal 21 tahun 2003, dijelaskan mengenai tingkat upah yang diterima karyawan. Upah yang diterima karyawan dibagi atas beberapa golongan antara lain[11] :

  • Upah Harian Lepas

Upah yang diterima bila dalam satu hari kerja jika seseorang melakukan pekerjaan yang telah ditentukan. Orang yang bekerja dengan upah harian lepas biasanya tidak terikat kerja kepada majikan.

  • Upah Pegawai Tetap

Upah yang diperoleh seseorang berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dengan jumlah yang diterimanya pun bersifat tetap seperti gaji bulanan.

  • Upah Borongan

Upah yang diperoleh seseorang sesuai kesepakatan antara pekerja (ajir) dengan majikan (mustajjir) dan besarnya upah yang diterima juga tergantung kesepakatan diantara kedua belah pihak, jenis pekerjaan yang telah disepakati ini harus selesai dilakukan tanpa campur tangan dari mustajjir.

  • Upah Honorium

Upah yang diterima jika pekerjaan dilakukan dan sedangkan jumlahnya tergantung dari kesepakatan pekerja dengan majikan. Orang yang menerima upah honorium biasanya tidak terikat kerja dengan majikan.

Disyaratkan agar upah (Ujrah) dalam transaksi ijarah harus jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Apabila tidak jelas, maka tidak sah. Apabila transaksi Ijarah tersebut telah dilakukan terhadap suatu pekerjaan, dimana bagi pekerjanya berhak memperoleh gaji karena transaksi tersebut, maka upah tersebut tidak wajib diserahkan kecuali bila pekerjaannya selesai, sehingga begitu pekerjaanya selesai, gaji tersebut harus segera diberikan.[12] Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus diberikan sesuai dengan temponya. Apabila disyaratkan untuk diberikan harian, atau bulanan, atau kurang dari itu, ataupun lebih, maka gaji tersebut tetap harus diberikan sesuai dengan kesepakatan tadi. Menurut Taussig, teori dana upah hampir seratus tahun telah menjadi kontroversi.[13]

Mengenai penyerahan upah ini secara terperinci dalam Islam telah memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu mempercepat pembayaran upah pekerja. berdasarkan prinsip keadilan upah dalam masyarakat Islam ditetapkan melalui negosiasi antar pekerja pengusaha dan negara, serta pemerintah mempunyai peran penting dalam penetapan upah agar di antara pihak tidak terjadi penganiayaan, dalam Islam dijelaskan bahwa antar pekerja dan pengusaha dilarang berbuat aniaya, keadilan  mereka harus ditegakkan Pengusaha harus membayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.

https://hengusblog.wordpress.com

  1. Bentuk Upah

Sesuai dengan ‘urf  upah (ujrah) bisa berbentuk uang yang dibagi menurut ketentuan yang seimbang tetapi upah dapat berbentuk selain itu, upah dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu[14] :

  • Upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan, ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan dari kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut dan tidak ada unsur paksaan. Upah ini disebut dengan Ajrun Musamma.
  • Upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja. Upah ini disebut dengan Ajrun Mitsil
  1. Syarat-Syarat Upah ( Ujrah )

Syarat-syarat upah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut[15] :

  • Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah disebutkan.
  • Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai waktu yang ditentukan dalam akad.
  • Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja (ajir) untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya ( baik dalam bentuk uang atau barang dan jasa
  1. Standar Kelayakan Upah (Ujrah)
  2. Standar Kelayakan Upah di Indonesia

Upah adalah  hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja pada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dinyatakan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan pemerintah, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan. Ini membuktikan bahwa hak pekerja telah diatur dalam perjanjian dan peraturan perundang-undangan juga mempertimbangkan pekerja yang sudah bekeluarga untuk memberi upah yang layak. Hasil amandemen Undang-undang 1945 dikatakan bahwa

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”[16]

Telah disebutkan dengan jelas dalam Undang-Undang Dasar tersebut, bahwa seluruh warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan sejahtera dari pemerintah. Menjadikan undang-undang itu sebagai pondasi utama untuk memelihara warganegara Indonesia khususnya mendapat pekerjaan dan upah yang sesuai.

  1. Standar Kelayakan Upah Dalam Islam

Standar kelayakan upah adalah suatu rambu-rambu pengupahan yang dikenal dengan upah minimum, sedangkan dalam Islam secara praktis tidak menyebut sistem dan besaran upah yang layak untuk diberikan, tetapi Islam memberi gambaran umum bagaimana etika tata cara dalam sistem ekonomi khususnya memberi upah kepada yang berhak. Islam lebih menekankan upah pada konsep moral, tidak hanya sebatas materi tetapi menembus batas kehidupan yakni dimensi akhirat, yang disebut pahala.[17] Rambu-rambu pengupahan dalam Islam ada 2 yaitu adil dan layak, adil bermakna jelas dan transparan serta proposional, sedangkan layak berarti cukup pangan, sandang, papan serta sesuai dengan keadaan ekonomi saat itu.

Upah termasuk dalam syari’at Islam yang pada pokoknya bertujuan untuk kemaslahatan manusia baik didunia dan akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat daruriyat, hajiyat, dan terealisasinya kebutuhan tahsiniyat bagi manusia itu sendiri.[18] Kebutuhan Daruriyat yaitu segala hal yang menjadi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Kebutuhan Hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan menusia untuk menghilangkan  segala kesulitan dan menolak segala halangan. Sedangkan kebutuhan Tahsiniyah yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-Makarim al-Akhlaq.[19] Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia tersebut dalam mencapai kesempurnaan syar’i maka sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Kebutuhan yang paling esensial adalah daruriyat. Ketiga jenis kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Dalam pola masyarakat Islam, upah yang layak bukanlah suatu konsesi, tetapi suatu hak asasi, yang dapat dipaksakan oleh seluruh suatu kekuasaan negara.[20] Disemua negara Islam seluruh dunia, sangat perlu ditegaskannya kembali cita-cita dinamik yang mengatur undang-undang perburuhan, dan menerima prinsip hak-hak buruh yang diakui dunia, hak untuk mogok, mendapat upah yang layak, jaminan sosial, dan lainya.

https://hengusblog.wordpress.com

  1. Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Sistem Pengupahan[21] :
  2. Tingkat upah dan gaji yang berlaku. Salah satu faktor yang harus dipertimbangkan ialah langka atau tidaknya tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus tertentu dan sangat dibutuhkan oleh organisasi yang bersangkutan.
  3. Tuntutan serikat pekerja. Di masyarakat eksistensi serikat pekerja diakui, sangat mungkin terdapat keadaan bahwa serikat pekerja berperan dalam mengajukan tuntutan tingkat upah dan gaji yang lebih tinggi dari tingkat yang berlaku.
  4. Agar mampu mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, suatu organisasi memerlukan tenaga kerja yang produktif. Apabila para pekerja merasa bahwa mereka tidak memperoleh imbalan yang wajar, sangat mungkin mereka tidak akan bekerja keras. Artinya, tingkat produktivitas mereka akan rendah.
  5. Kebijakan organisasi mengenai upah dan gaji. Kebijakan suatu organisasi mengenai upah dan gaji bagi para karyawannya tercermin pada jumlah uang yang dibawa pulang oleh para karyawan tersebut.
  6. Peraturan perundang-undangan. Pemerintah berkepentingan dalam bidang ketenagakerjaan dan oleh karenanya berbagai segi kehidupan kekaryaan pun diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya tingkat upah minimum, upah lembur, mempekerjakan wanita, mempekerjakan anak dibawah umur, keselamatan kerja, hak cuti, jumlah jam kerja dalam seminggu, hak berserikat dan lain sebagainya.

Jelaslah bahwa suatu sistem pengupahan yang baik tidak bisa dilihat dari satu sudut kepentingan saja, misalnya organisasi pemakai tenaga kerja saja atau kepentingan karyawan saja, akan tetapi kepentingan dari berbagai pihak yang turut terlibat, baik langsung maupun tidak langsung.

https://hengusblog.wordpress.com

  1. Sistem Upah (Ujrah) dalam Islam

Ada perbedaan pendapat yang besar dikalangan ekonomi mengenai masalah penetapan upah. Seberapa upah seorang pekerja yang harus diterima atau bagaimana upah tersebut ditetapkan. Sebagian mengatakan bahwa upah ditetapkan berdasarkan tingkat kebutuhan hidup, lainnya menetapkan berdasarkan Produktifitas Marginal.[22]

Islam mewujudkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

[1] Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

[2] Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

 

 

[3]Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah…hal. 115

[4] Zainal Asikin dkk, Dasar-Dasar H ukum Perburuhan, (Jakarta , Rajawali Pers 2010), hal 68

[5] Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 2,(Yogyakarta, PT. Dana Bakti  Prima Yasa 1995),  hal 361

 

[6] Afzalur Rahman,.Dokrin Ekonomi Islam…,hal 366-380

[7] Undang-Undang RI no 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, hal.  4

[8] Afzalur Rahman,.Dokrin Ekonomi Islam…,hal 366-380

[9] Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem ekonomi Alternatif: perspektif Islam, (Surabaya, Risalah Gusti, 2002) , hal 103

[10] Afzalur Rahman, Dokrin Ekonomi Islam…,hal 365-374

[11]  Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.150 Tahun 2001 Dan Keputusan Menteri Keuangan Tentang PPh Pasal 21 Tahun 2003, Dikutip Dari ww.Kajianpustaka.Com/2012/10/Gaji-Dan-Upah.Html?M=1, Diakses  Tanggal 17 Desember 2015

 

[12] Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem ekonomi Alternatif: perspektif Islam, hal 90

[13] Ibid …87

[14] Taqiyuddin An Nabhani, Sistem Ekonoimi Islam, (Bogor: Al Azhar Press, 2009) Hal 102

 

[15] Ibid…hal 103

 

[16] Pasal 27 Ayat (27), lihat skripsi, Heri Setiawan, Upah pekerja/ Buruh Perspektif Hukum Positif dan hukum islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2014)

[17] Muhammad Darwis, Upah Minimum Regional Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam,( Yogyakarta, Jurnal Hukum Islam, Volume XI No.1). hal.118

[18] Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh, (Jakarta , PT Raja Grafindo Persada, 2009) hal  122

[19] Ibid…hal 122-125

[20] Muhammad  Abdul  Manam, Teori Dan Praktek Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Alih Bahasa M.Nastangin, (Yogyakarta, PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)  hal.117

[21] Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta,PT.Bumi Aksara,2010),  hal 263-267

[22] Afzalur Rahman, Dokrin Ekonomi Islam…, hal 362

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s